VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi pembangunan gedung baru DPR, bila pembangun akan tetap dilaksanakan.
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, bila tidak ingin terjadi kontroversi, KPK diminta ikut mengawasi pembangunan gedung.
"Saya minta ke KPK untuk mengawasi. Bila dilanjutkan jangan sampai ada penyimpangan yang terjadi," kata Sudding di DPR RI, Jakarta, Jumat 3 September 2010.
Partai Hanura pada prinsipnya menolak rencana pembangunan gedung itu karena sifatnya belum mendesak dan masih cukup layak digunakan.
Pembangunan akan terkesan seperti berfoya-foya. Pertimbangan lain menurut Sudding, karena masih banyak masyarakat masih berada dalam kondisi kemiskinan. "Kami menolak dan itu keputusan fraksi," kata Sudding.
Menurutnya, akan lebih baik apabila anggaran sebesar itu dialokasikan pada pembanguanan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal. Meski tanpa fasilitas mewah, menurut Sudding, anggota DPR semestinya tetap bisa bekerja.
"Kinerja DPR tidak harus karena fasilitas, kita masih bisa kerja tanpa fasilitas semewah," kata Sudding. (umi) http://nasional.vivanews.com/news/read/175932-kpk-diminta-awasi-pembangunan-gedung-dpr
Tidak ada komentar:
Posting Komentar